PENTINGNYA PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN SUATU LOKASI, KANTOR PUSAT, DAN GEDUNG.

PENTINGNYA PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN SUATU LOKASI, KANTOR PUSAT, DAN GEDUNG.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya.

Perusahaan memiliki tata letak dan kedudukannya masing-masing. Kedudukan perusahaan merupakan tempat kantor pusat dari perusahaan tersebut. sedangkan tata letak perusahaan ialah tempat dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas operasi perusahaan atau tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik untuk menciptakan suatu barang yang nantinya akan dijual oleh perusahaan tersebut.

Lokasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha(persaingan usaha, faktor bahan baku atau kedekatan dengan pasar). Secaramakro, perencanaan lokasi dapat menciptakan keseimbangan aktivitas ekonomiantar wilayah ataupun didalam satu wilayah.

Memilih lokasi bagi sebuah usaha atau bisnis berskala kecil merupakankeputusan sekali seumur hidup, yang dibuat hanya ketika bisnis pertama kalididirikan atau dibeli. Hal itulah yang umum dirasakan oleh kebanyakanwirausahawan yang ingin memulai bisnisnya. Keputusan dalam menentukan lokasi usaha sangatlah penting dan krusial, selain karena ditentukan oleh faktor  biaya juga akan menentukan bagaimana usaha tersebut berjalan di masa yang akandatang dan apakah usaha tersebut akan berkembang atau tidak.

Analisis lokasi untuk melihat peluang pasar yang ada adalah sesuatu yang penting untuk mendapatkan lokasi usaha yang dapat merangsang pertumbuhanusaha dengan mendapat dukungan ketersediaan sumber daya yang terdapat dilokasi tersebut.

Penilaian lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi jalannya usaha, baik dari segi financial maupun non-finansial. Keuntungan yangakan diperoleh ketika mendapatkan lokasi usaha yang tepat antara lain:

1.Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan
2.Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik  jumlah maupun kualifikasinya
3.Kemudahan dalam memperoleh bahan baku
4.Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha
5.Memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yangakan datang
6.Meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat

KEUNTUNGAN BUSINESSMAN BERPERILAKU JUJUR

Kemajuan berusaha itu dapat dicapai apabila disertai dengan keinginan dan tujuan yang definitif dalam hidup. Ketekunan dalam berwirausaha dengan memperjuangkan keinginan yang keras akan dapat melenyapkan segala rintangan, sedikit demi sedikit. Akhirnya, dengan ketekunan kerja keras, diikuti dengan kejujuran akan dapat menciptakan suatu kemajuan dalam berwirausaha.

Makna hidup ini penuh masalah dengan berbagai kesukaran dan rintangan. Tanpa kesukaran dan rintangan, kiranya manusia tidak bisa berkembang untuk maju. Setiap hasil yang dicapai seorang wirausaha merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan. Di sini makna kejujuran dalam hidup berwirausaha harus kita pandang sebagai guru dan anugerah untuk mendorong rasa optimis untuk mendapatkan kemajuan dalam berusaha.

Jujur dalam berwirausaha artinya mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Bila berdagang, barang yang baik harus dikatakan baik dan barang yang rusak harus dikatakan rusak. Kejujuran itu dapat disamakan dengan "amanah". Amanah adalah bila diberi kepercayaan dalam berwirausaha tidak khianat, kalau berkata selalu benar dan jika berjanji dalam bisnis tidak mungkir. Makna jujur dalam hidup ini termasuk sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan, karena sifat ini akan mendatangkan kepercayaan masyarakat konsumen. Dengan kesediaan berbuat jujur, berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh wirausahawan maknanya dapat menyenangkan orang lain maupun diri sendiri.

PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan X dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp.500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau para siswa baru harus membayar.

Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, barulah pihak yayasan memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, Yayasan X dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi.

Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas

Sebuah Rumah Sakit Swasta melalui pihak pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban, dia berhubungan dengan pengelola bukan pengurus. Pihak pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri.

Dari kasus ini, RS Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah Sakit.

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban

Sebuah perusahaan PJTKI melakukan rekruitmen untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dan dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan.

Tukiyem seorang warga dari kampung XYZ, terarik dengan tawaran tersebut. Tukiyem langsung mendaftar dan mengeluarkan uang sebesar Rp.7juta untuk biaya administrasi dan pengurusan visa serta paspor. Namun setelah menjalani training selama 2 bulan, Tukiyem tak kunjung diberangkatkan oleh PJTKI. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya.

Dari kasus ini, Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak Tukiyem sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnkatkan ke negara tujuan untuk bekerja.

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran

Sebuah perusahaan property tidak memberikan surat ijin membangun rumah dari developer kepada dua orang konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan biaya administrasi lainnya. Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer selalu menolak dengan alasan belum ada ijin dari pusat perusahaan.

Dikawasan kavling itu hanya dua orang ini yang belum mengantongi ijin pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah diberi ijin dan rumah mereka sudah dibangun semuannya. Alasan yang dikemukakan perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan penuntutan pemberian ijin pembangunan rumah. Dari kasus ini, perusahaan property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness), karena tidak memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak masuk akal.

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran

Sebuah perusahaan pengembang membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius.

Dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang.

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati

Seorang nasabah sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar cicilan mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sedang sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatannya membayar cicilan mobilnya, namun X tidak mendapatkan jawaban dari perusahaan pembiayaan tersebut.

Beberapa minggu setelah jatuh tempo, pihak perusahaan langsung mendatangi X untuk menagih cicilan dan mengancam akan mengambil mobil yang masih dikredit tersebut. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah.

Dalam kasus ini, pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati terhadap nasabah X, karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

Dalam tulisan ini, penulis menambahkan alur cerita disetiap kategori pelanggarannya supaya pembaca bisa memahaminya dengan mudah. Jika ada kesamaan nama dan tempat dalam tulisan ini dengan kasus nyata, itu merupakan ketidak sengajaan dan hanya fiktik belaka. Penulis tidak ada maksud untuk memojokkan siapapun. Itulah 7 contoh pelanggaran etika bisnis, semoga bermanfaat.

Sumber :

http://www.academia.edu/3794069/KWU_Menentukan_Lokasi_Usaha

http://www.masmur.com/2017/03/manfaat-sifat-jujur-dalam-bisnis-atau-usaha.html